AKD Minta Sisa Anggaran Daerah Jember Digelontor ke Desa
Data

AKD Minta Sisa Anggaran Daerah Jember Digelontor ke Desa

Jember (beritajatim. com) – Pelaksana Tugas Ketua Aliansi Kepala Desa Jawa Timur Bhisma Perdana meminta agar peran pemerintah desa kembali dikuatkan dalam sejumlah sektor pelayanan publik. Pemerintah dukuh juga perlu menggelontor sisa bertambah anggaran daerah untuk desa.

“Kami ingin pelayanan umum di Jember segera diperbaiki, terutama yang berhubungan langsung dengan umum di desa, seperti pelayanan KTP dan kartu keluarga yang kemarin sempat ramai. Fungsi desa atau kelurahan bisa dikuatkan sebagai tempat masyarakat memperoleh pelayanan langsung, ” kata Bhisma, dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2019, di gedung DPRD Jember, Kamis (30/4/2020) sore.

Bhisma juga meminta ada peningkatan bagian dana pembangunan infrastruktur yang bisa dikelola langsung oleh pemerintah desa dan kelurahan. “Berdasarkan data beberapa waktu lalu, kami melihat potensi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) di Jember ini lumayan. Kami berharap silpa bisa didistribusikan langsung ke masyarakat desa melalui pemerintah desa, ” katanya.

“Bentuknya bagaimana, itu bisa diatur melalui keputusan bupati atau kendati keputusan pemerintah daerah, ” logat pria yang juga Kepala Daerah Jubung, Kecamatan Sukorambi, ini. Semakin besarnya anggaran untuk desa, taat Bhisma, merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah daerah.

Kepala Desa Tanggul Wetan Suwadi juga mengkritik besarnya silpa dengan mencapai Rp 600 miliar lebih. Ia melihat pemerintah daerah belum bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi dia minta agar LKPj bupati ditolak oleh DPRD Jember.

David Handoko Seto, anggota DPRD Jember yang memimpin rapat, membenarkan adanya program yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. “Contohnya program infrastruktur jalan penghubung lantaran desa ke desa yaitu jalan kecamatan. Ini kalau ngomong modus tetap dana ini dialokasikan negeri daerah, tidak perlu ADD (Alokasi Dana Desa) atau pun DD (Dana Desa). Ini jadi kesibukan pemerintah daerah. Selama ini kepala desa memikirkan jalan tembus antardesa menuju kecamatan yang semestinya dialokasikan dari APBD, ” katanya. [wir/but]

Share this: