Bawaslu Jember: Alhamdulillah, Kami Dapat Membalas Pertanyaan DKPP
Data

Bawaslu Jember: Alhamdulillah, Kami Dapat Membalas Pertanyaan DKPP

Jember (beritajatim. com) – Thobrony Pusaka, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, bersyukur bisa menjawab semua pertanyaan daripada majelis hakim Dewan Kehormatan Pemangku Pemilu, dalam sidang etik dalam kantor Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur, Senin (21/12/2020).

Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum Jember dilaporkan oleh AS, dengan memberikan kuasanya kepada mantan kepala Panitia Pengawas Pemilu Jember Dima Ahyar. Sidang dipimpin Teguh Prasetyo dengan anggota majelis Abdul Chalik dan Rochani.

Majelis hakim menanyakan jalan penanganan pelanggaran dan proses testimoni faktual terhadap calon bupati perseorangan. “Alhamdulillah, kami dapat menjawab secara lancar dan pokok perkara dengan diadukan insya Allah sudah bisa kami jawab dengan benar sebati aturan yang ada, ” prawacana Thobrony, Selasa (22/12/2020).

Masih ada waktu tiga hari bagi pelapor dan terlapor bila ada tambahan bukti sebelum menunggui keluarnya putusan dalam sepuluh keadaan ke depan. “Menang atau tak menang, kami pasrahkan kepada molek. Tapi kami yakin sudah menyelenggarakan penyelenggaraan pilkada tahun ini bertemu prosedur dan peraturan perundang-undangan, ” kata Thobrony.

Dima mengatakan, pokok pengaduan untuk Bawaslu Jember adalah soal tata jalan temuan dan laporan pelanggaran yang tidak sesuai dengan tata jalan penanganan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang terkait pemilihan kepala wilayah dan Peraturan Bawaslu.

Kedua, menurut Dima, Bawaslu Jember dianggap tidak serius dan cermat dalam penanganan temuan dan laporan indikasi pelanggaran pemilu, pada tahap verifikasi dukungan buat pasangan calon perseorangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto.

Mereka juga dipandang tak akomodatif dan tak terbuka kepada permintaan informasi yang dibutuhkan asosiasi atau kelompok masyarakat. “Bawaslu pula dianggap tidak melakukan tugas dan kewajiban pengawasan, khususnya pengawasan di tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Hal tersebut karena Bawaslu tidak memiliki data dukungan paslon perseorangan yang dibutuhkan, ” prawacana Dima. [wir/ted]

Share this: