Demo di Hong Kong Meledak Sedang, 120 Orang Diamankan
Data

Demo di Hong Kong Meledak Sedang, 120 Orang Diamankan

Kepolisian Hong Kong menangkap setidaknya 120 orang ketika mereka mengikuti demonstrasi menentang rencana China memberlakukan undang-undang keamanan baru di Hong Kong.

Polisi juga menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah ribuan demonstran yang menggelar aksi di sebesar lokasi di Hong Kong di dalam Minggu (24/5/2020).

Diantara titik aksi adalah kawasan berperan Causeway Bay dan Wan Chai. Pengunjuk rasa meneriakkan slogan menyalahi rencana penerapan undang-undang keamanan pertama itu dan mengibar-ibarkan spanduk.

“Warga bisa saja dipidanakan hanya karena kata-kata yang itu ucapkan atau mereka terbitkan, menentang pemerintah, ” kata salah seorang peserta aksi Vincent, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita AFP.

Pria berusia 25 tarikh itu merujuk pada rancangan undang-undang keamanan nasional baru yang kini digodok di China. Para pandemo mengenakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona.

Demonstrasi skala besar tersebut tetap digelar walaupun aparat ketenteraman melarang warga berkumpul untuk menjaga jarak sosial di tengah pandemi.

Beberapa demonstran membuang payung dan botol air ke polisi. Mereka juga menggunakan tong sampah dan benda-benda lain buat menghalangi jalan.

Undang-undang keamanan nasional yang sedang digodok Beijing tersebut dianggap kontroversial. Negeri China bisa melangkahi para legislator terpilih dari Hong Kong buat memaksakan perubahan hukum nasional yang kemudian harus diterapkan di Hong Kong, baik melalui undang-undang maupun dekrit.

Sebagian pemrotes melakukan pawai melewati jalan-jalan utama di Hong Kong. [Foto: Reuters/BBC]

Para aktivis prodemokrasi khawatir peraturan itu akan digunakan untuk memberangus penentangan yang berlawanan dengan privilese yang diabadikan dalam Undang-Undang Pokok, karena undang-undang serupa di China juga digunakan untuk membungkam oposisi terhadap Partai Komunis.

Sejak Inggris mengembalikan kedaulatan Hong Kong ke China pada 1997, daerah itu telah menjalankan kebijakan “satu negara, dua sistem” dan tadbir “otonomi tingkat tinggi”. Akan tetapi para aktivis dan gerakan prodemokrasi, merasa bahwa sistem itu pantas dirusak oleh Beijing.

Sesudah Hong Kong diserahkan ke Beijing, pemerintah Hong Kong kudu mengesahkan undang-undang keamanan nasional. Tetapi upayanya pada tahun 2003 gagal setelah mendapat penentangan keras.

Sumber di Kongres Rakyat Nasional (NPC) mengatakan bahwa Beijing tidak bisa lagi menunggu Hong Kong untuk mengeluarkan hukumnya sendiri, juga tidak dapat terus menyaksikan hal yang disebut sebagai putaran antipemerintah yang keras.

Tahun lalu Hong Kong diguncang oleh gelombang demonstrasi selama berbulan-bulan untuk menentang rencana undang-undang ekstradisi ke China.

Kini pemerintah China berpaham undang-undang baru diperlukan untuk “mencegah, menghentikan dan menghukum” protes pada masa depan.

Tukang bicara Komite Luar Negeri NPC, Zhang Yesui, mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk “memperbaiki” kebijakan mulia negara, dua sistem.

“Keamanan nasional adalah fondasi dengan menopang stabilitas negara. Menjaga ketenteraman nasional berarti memenuhi kepentingan berpegang semua orang China, termasuk rekan-rekan kami di Hong Kong, ” katanya pada Kamis (21/5/2020). [BBC/air]

Share this: