dprd-jember-tanpa-opini-wtp-dari-bpk-rakyat-jadi-korban-1
Data

DPRD Jember: Tanpa Opini WTP dari BPK, Rakyat Oleh karena itu Korban

Jember (beritajatim. com) – DPRD Jember, Jawa Timur, meminta Bupati Hendy Siswanto agar segera melakukan upaya-upaya luar biasa dan lengkap untuk menyelesaikan rekomendasi Lembaga Pemeriksa Keuangan terhadap tata Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember mendapat opini tidak biasa dari BPK Jawa Timur. “Urusan 2020 pokoknya selesaikan, bagaimana caranya agar tidak jadi beban bagi bupati sekarang, sehingga terbuka peluang tahun depan kita mampu mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), ” introduksi Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Selasa (1/6/2021).

“Tanpa WTP, yang jadi korban rakyat Jember. Konkretnya, minus opini WTP, kita tidak akan mendapat dana motivasi daerah (DID). Untuk setara Jember, DID-nya besar, mampu Rp 60 miliar lebih. Bayangkan, kalau Rp 60 miliar ini dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Jember, ” kata Itqon.

APBD 2020 ialah APBD terakhir pada masa pemerintahan Bupati Faida. Ada tujuh hal bersifat material yang menyebabkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Jember 2020 tidak disajikan secara wajar. Pertama, tak ada pengesahan DPRD tempat APBD Tahun Anggaran 2020.

Kedua, jumlah penyajian belanja pegawai sejumlah Rp 1. 302, 44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 937, 97 miliar tak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian kewajiban pada laporan operasional. Jadinya, belanja pegawai disajikan lebih rendah, sedangkan belanja bahan dan jasa disajikan bertambah tinggi, masing-masing sebesar Rp 202, 78 miliar.

Ketiga, terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68, 80 miliar dari angka Rp 1. 302, 44 miliar yang disajikan pada belanja pegawai, yang tidak menggambarkan substansi belanja personel sebagaimana diatur dalam Penopang Akuntansi Pemerintahan. Realisasi itu merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Keempat, dibanding jumlah Rp 126, 08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, antara lain terdapat sebesar Rp 107, 09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan pada bank, sesuai ketentuan pada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak sanggup dipertanggungjawabkan.

Kelima, terdapat utang jangka kompak lainnya sebesar Rp 31, 57 miliar dari jumlah sebesar Rp 111, 94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang penuh.

Keenam, tim manajemen Sandaran Operasional Sekolah (BOS) & Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp 66, 59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo simpulan persediaan yang bersumber sejak belanja barang dan uluran tangan yang berasal dari derma BOS dan PPG. Untuk realisasi belanja tersebut, tak diperoleh bukti pemeriksaan dengan cukup dan tepat buat dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai tanggungan persediaan.

Terakhir, pada penyajian nilai pendapatan akumulasi penyusutan dan bahara penyusutan atas aset pasti – jalan, irigasi, dan jaringan masing-masing sebesar Rp 3. 470, 53 miliar, Rp 2. 007, 36 miliar, dan Rp 141, 46 miliar, terdapat aset tetap – jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan dengan belum dan/atau tidak diatribusikan secara tepat ke kekayaan induknya. Ini mempengaruhi ketepatan perhitungan beban dan pengumpulan penyusutan.

Seandainya Pemerintah Kabupaten Jember mengabulkan atribusi aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan itu ke aset induknya dengan tepat, maka penyajian biji akumulasi penyusutan dan tanggungan penyusutan akan berbeda dengan signifikan. [wir/suf]

Share this: