KPK Harap Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Data

KPK Harap Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta (beritajatim. com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah dapat meninjau balik keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah yang ditemukan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mendatangkan defisit BPJS Kesehatan.

“Sehingga kami berpendapat bahwa solusi menaikkan iuran BPJS sebelum tersedia perbaikan sebagaimana rekomendasi kami, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan, ” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Jumat (15/5/2020).

Dia menambahkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan bakal memupus tercapainya tujuan Jaminan baik sebagaimana UU No 40 tarikh 2004 bahwa Jaminan social adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang patut. Sehingga keikutsertaan dan perlindungan untuk seluruh rakyat Indonesia adalah parameter utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan.

“Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi anak buah menurun, dipastikan akan menurunkan tingkat kepersertaan seluruh rakyat dalam BPJS, ” tegas Nurul.

Sementara, lanjutnya, akar masalah defisit BPJS disebabkan karena permasalahan inefisiensi dan penyimpangan (fraud), sehingga kenaikan iuran BPJS tanpa ada pembaruan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah.

Sebaliknya KPK berpendapat jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka tidak diperlukan memajukan iuran BPJS kesehatan yang hendak dirasakan sangat membebani masyarakat mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan. (hen/kun)

Share this: