LaNyalla Ingatkan Ketua KPU dan Bawaslu
Data

LaNyalla Ingatkan Ketua KPU dan Bawaslu

Jakarta (beritajatim. com) – DPD RI mengingatkan, sekaligus memberi informasi kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang jadwal digelar 9 Desember 2020 kelak. Sejumlah aspirasi dari daerah disampaikan secara langsung kepada kedua lembaga inti penyelenggara Pilkada tersebut.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, di Sidang Paripurna Juni silam, DPD RI memang memahami keinginan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada sewaktu pada 9 Desember 2020, tetapi DPD RI juga mencatat penolakan yang diajukan Komite I DPD RI atas hajatan demokrasi dalam daerah tersebut. Demikian disampaikan LaNyalla kepada Ketua KPU RI Arif Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan, Senin (14/9/2020) pagi dalam Jakarta.

Didampingi Ketua Komite I Fachrul Razi, LaNyalla menyampaikan adanya banyak pelanggaran aturan kesehatan dan potensi penurunan nilai demokrasi akibat praktek kecurangan ataupun pemanfaatan secara terselubung situasi wabah Covid-19 oleh sejumlah calon, khususnya calon dari kalangan Petahana. “Semua catatan tersebut ada di Komite I, nanti Senator Fachrul Razi dapat menyampaikan secara lebih detil, ” ungkapnya.

Ia berharap, Bawaslu sebagai garda terdepan yang menjamin karakter pilkada berjalan dengan baik, sanggup tetap dengan tegas bekerja. Dengan memberikan evaluasi secara berkala serta terbuka kepada publik, atas metode tahapan Pilkada yang berjalan. Jadi bisa menjadi masukan bagi semua pihak. Terutama KPU RI serta KPU di daerah. Juga bagi para Senator dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Di wadah yang sama, ketua Komite I yang juga Senator asal Aceh, Fachrul Razi menyatakan pihaknya benar menjadikan opsi penundaan Pilkada jadi sikap Komite I. Mengingat kurang temuan dan ancaman masalah. Pertama potensi Pilkada sebagai klaster massal penyebaran Covid-19. “Ini sudah ana sampaikan, mengingat ada pintu buat melakukan penundaan atau pemberhentian tahapan pilkada di dalam UU Pilkada, ” urainya.

Ditambahkan Fachrul, Komite I juga telah menggelar rapat konsultasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung, tentang kesiapan dua institusi tersebut untuk menanggung secara penuh kerja Bawaslu MENODAI dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran tahapan Pilkada. “Dan kemarin telah terbukti adanya pelanggaran protokol Covid saat pendaftaran pasangan calon di sejumlah KPU di wilayah, ” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu RI Abhan meyakinkan Pimpinan DPD RI dan para Senator bahwa pihaknya mampu menghantam sejumlah pelanggaran yang terjadi. Awak memang memiliki keterbatasan SDM, namun kami mendapat back up penuh dari institusi lain. Mulai dari Satpol PP, Polisi hingga Kejaksaan. “Dari pengalaman sebelumnya, ada beberapa pelanggaran Pilkada dan Pemilu yang kami proses hingga ke bidang hukum dan diadili di meja hijau, ” tukasnya.

Tengah Ketua KPU RI Arief Bijaksana membenarkan bahwa ada beberapa calon peserta Pilkada yang positif terpapar Covid-19. Bahkan per 14 September 2020, angkanya telah menjadi 63 orang, dan tersebar di 21 provinsi. “Sebelumnya di media masih 59. Sekarangh sudah menjadi 63. Tetapi kami telah menyiapkan aturan dan prosedur serta skema untuk menjawab persoalan tersebut, ” urainya.

Arief pun membaca beberapa hal terkait prosedur adat Kesehatan yang akan diberlakukan pada semua tahapan Pilkada serentak Desember nanti. Salah satunya aturan jumlah peserta kampanye. Dimana pada sesi debat, hanya dapat dihadiri 50 orang, yang dibagi dari mutlak pasangan calon. Dan kampanye akbar satu paslon, hanya boleh dihadiri maksimal 100 orang dengan adat yang juga ketat.

“Jadi dalam debat nanti, kalau pasangan calon tersedia 2, maka kuota 50 karakter dibagi dua, masing-masing paslon hanya boleh membawa 25 pendukung. Kalau ada 5 pasangan, ya per hanya boleh membawa 10 karakter pendukung. Itu pun dengan sarana protokol yang ketat. Termasuk zaman hari H pemilihan, bagi pemilih yang positif Covid dan dalam isolasi, petugas yang mendatangi, dengan APD standar, semua sudah kami simulasikan, ” tandasnya.

Ditambahkan Arief, dari total bunga anggaran yang semula direncanakan Rp. 4, 7 trilyun, KPU lulus memangkas menjadi Rp. 3, 7 trilyun, menyusul penurunan biaya rapid test yang telah dipagu oleh Kemenkes. “Dan dari total pemberian tersebut hanya Rp. 5 milyar yang dipergunakan oleh KPU MENODAI, sisianya semua dialokasikan ke KPU di daerah. Dan dana itu sebagian dipergunakan untuk keterlibatan 3, 3 juta tenaga honorer pada daerah. Ini juga diharapkan menghidupkan roda perekonomian di daerah, ” pungkasnya. [hen/suf]

Share this: