LBH Akar Beri Catatan ke Jawatan Sosial Perihal Penyaluran BPNT
Data

LBH Akar Beri Catatan ke Jawatan Sosial Perihal Penyaluran BPNT

Bojonegoro (beritajatim. com) – Ketua Lembaga Bantuan Kaidah dan Advokasi Rakyat (LBH Akar) Anam Warsito mengaku telah menyelenggarakan investigasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Khusunya bantuan sosial berupa Bantuan Bertabur Non Tunai (BPNT).

Menurut Anam, hasil investigasi dengan dilakukan secara acak di 15 Kecamatan dan lebih dari 52 desa yang ada di Bojonegoro, menunjukkan adanya praktik tidak sehat dan prosedur penyaluran yang penuh dilanggar. Diantaranya soal aturan mengenai Perangkat Desa dan TKSK dengan tidak boleh memiliki e-Warong jadi penyalur kebutuhan pokok bagi Suku Penerima Manfaat (KPM).

“Di lapangan perangkat dan Gaya Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak ada yang memiliki e-Warong, namun menggunakan nama lain dari puak. Jadi akhirnya, program ini syarat dimanfaatkan oleh mafia yang ingin mengambil keuntungan lebih, ” ujarnya, Kamis (3/9/2020).

Sehingga, lanjut dia, secara masif e-Warong itu secara fungsi dikerdilkan, atau fungsinya bahkan ditiadakan. Padahal, jelas Anam, seharusnya e-Warong ini yang menjadi penyedia barang-barang kebutuhan pangan bagi KPM. “Sehingga berdampak di dalam buruknya barang pangan yang diterima oleh KPM, karena hanya buat mengambil keuntungan yang besar, ” tegasnya.

Hasil temuan yang didapatkan, kata dia, salah satunya adalah kondisi beras yang seharusnya kelas premium, ternyata yang diberikan kepada KPM banyak dengan sudah hancur. Sehingga harga pada pasaran tidak lebih dari Rp7. 800. “Sedangkan harga dasar padi untuk bantuan BPNT ini seharusnya RP9. 850. Belum lagi pokok yang diterima sudah tidak segar, ayam yang separo itu sepantasnya besar menjadi kecil, ” bebernya.

Jadi, jika penyauran BPNT tidak mendapat evaluasi, maka KPM akan langsung dirugikan. Pihaknya berharap, Dinas Baik Kabupaten Bojonegoro melakukan evaluasi serta memberhentikan oknum TKSK maupun e-Warong dan suplayer yang terlibat di praktek tidak benar tersebut.

“Kami memberi rekomendasi pada Dinas Sosial agar pemilik e-Warong memungsikan benar-benar sebagai e-Warong. Kebutuhan pokok yang bisa dipasok sejak Bojonegoro agar tidak mengambil dari luar daerah dan bisa hidup sama dengan BUMDesa. Sehingga program ini bisa dijadikan pengembangan jalan BUMDesa, ” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Arwan mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima, tercatat kepada TKSK yang bertugas mengiringi penyaluran BPNT. “Jika memang tersedia keluhan akan kami evaluasi kembali, ” jelasnya.

Saat ini, menurut Arwan, jumlah e-Warong yang ada di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 248 kios. Beberapa dari e-Warong sungguh diakui belum bisa melakukan transaksi menggunakan elektronik data capture (EDC) karena yang menentukan langsung sejak pihak BNI. “Sementara yang belum memiliki EDC ini ikut pada kecamatan terdekat, ” pungkasnya. [lus/suf]

Share this: