Lorong Sempit Demokrasi
Data

Lorong Sempit Demokrasi

Jalan demokrasi adalah jalan panjang, terjal, berbatu, licin, gelap, dan berbahaya. Di kanan kiri ada jurang menganga yang curam & membahayakan. Terpeleset ke kiri mampu bahaya, terpelanting ke kanan bisa celaka.

Jalan demokrasi ibarat lorong sempit yang tak gampang untuk dilalui, sekali kita masuk ke dalamnya buka berguna kita akan aman dan bisa terus-menerus berada di jalur yang benar. Lengah sedikit kita hendak terpelanting dan teperosok keluar sebab koridor sempit itu, dan mampu terhempas kedalam jurang yang menyakitkan.

Di kiri-kanan lorong sempit itu hidup sesosok monster yang siap memangsa kita setiap saat. Thomas Hobbes (1588-1679) menggambarkan makhluk itu sebagai Leviathan, nyata monster laut berwajah ganda, di tangan kanan memegang pedang luhur, di tangan kiri memegang tongkat raja.

Hobbes menjadikannya sebagai judul buku yang diterbitkan pada 1651. Dengan pendekatan empirisme-materialisme Hobbes menggambarkan manusia hidup di dalam kondisi ”warre”, saling memangsa satu sama lainnya. Hidup dalam status “warre” adalah hidup yang “short, brutish, nasty, poor, solitary” (pendek, brutal, keji, melarat, dan sepi).
Karena kondisi yang buruk ini maka masyarakat butuh kewenangan yang mengayomi.

Siapakah pengayom itu? Monster Leviathan lembaga?
Namanya juga monster berbentuk ganda, Leviathan bisa menjadi monster baik budi yang mewujudkan commonwealth, kesejahteraan umum, tapi juga mampu menjadi monster pemangsa yang ganas. Tapi, kalau sisi jahat sang monster yang muncul maka bangsa akan merasakan hidup yang “pendek, brutal, keji, melarat, dan kesepian”.

Di sisi lain, kalau Leviathan jahat bisa ditundukkan, tidak sendirinya hidup menjadi bertambah baik, karena ketiadaan Leviathan mampu diisi oleh kekuatan lain di bentuk anarkisme yang juga mampu menyengsarakan rakyat.

Dekat 450 tahun berselang sejak Hobbes memublikasikan Leviathan, kondisi hidup manusia modern ternyata tidak banyak berganti. Leviathan jahat masih tetap bermunculan dimana-mana. Kita semua masih kudu terus berjuang menghadapi sang monster jahat itu. Pada sisi lain, anarkisme juga masih tetap menjelma ancaman yang harus kita waspadai.

Daron Acemoglu dan James Robinson (2019) melihat bahwa sejarah masyarakat dunia berada pada bayang-bayang Leviathan, dan harus selalu berjuang untuk mencapai keseimbangan jadi ancaman Leviathan jahat bisa dihilangkan, tetapi masyarakat tetap hidup sejahtera tanpa gangguan anarkisme.

Dalam buku “The Narrow Corridor: State, Societies, and the Faith of Liberty” (2019) Acemoglu dan Anderson mengatakan bahwa demokrasi adalah lorong sempit (the narrow corridor) yang rumit dan sulit buat dimasuki. Untuk bisa menembus lorong itu masyarakat harus bisa menundukkan sang monster Leviathan jahat & setelah itu harus bisa menjaga keseimbangan tatanan masyarakat.

Ketika Leviathan jahat berkuasa oleh sebab itu negara akan menjadi despotik, sewenang-wenang, dan anti-demokrasi. Hak-hak rakyat akan dikebiri dan hidup rakyat tetap dalam bahaya karena kebebasan (liberty) sudah diberangus. Negara menjadi terlalu kuat dan yang berkuasa di keadaan seperti ini adalah monster Leviathan yang despotik (Despotic Leviathan).

Akan tetapi, ketika masyarakat bisa menundukkan Leviathan maka tidak otomatis kondisi akan baik. Bisa jadi kondisi bakal sama buruknya karena ketiadaan Leviathan siapa tahu akan diisi oleh kekuasaan masyarakat yang anarkis yang men chaos karena absennya hukum setelah monster Leviathan sudah tidak tersedia lagi. Inilah kondisi yang disebut Absent Leviathan.

Langsung bagaimana solusi idealnya? Acemoglu & Anderson menawarkan konsep keseimbangan antara kekuatan negara dan civil society (masyarakat madani), sebagaimana yang dikenal dalam konsep checks and balances. Negara tidak boleh terlalu kuat supaya tidak menjadi despotik dan melahirkan “Despotic Leviathan”. Sebaliknya, klub tidak boleh menjadi terlalu berpengaruh karena akan terjadi anarki karena tidak adanya kekuatan Leviathan (Absent Leviathan).

Keseimbangan tersebut amat rumit dan tidak bisa dianggap remeh, taken for granted, dan membutuhkan perjuangan dan kewajiban yang terus-menerus.
Konsep keseimbangan ini oleh Acemoglu dan Anderson disebut sebagai “Efek Ratu Merah” (Red Queen Effect) yang diambil dari kisah klasik “Alice in Wonderland” (Lewis Carrol, 1865). Dalam sebuah episode digambarkan Alice tentu berjalan di tempat kendati sudah berlari kencang untuk mengejar Ratu Merah. Alice tidak akan mampu mengejar Ratu Merah selama si ratu tidak memperlambat jalannya sehingga Alice bisa menyusul.

Dalam terminologi modern Efek Istri raja Merah ibarat orang berjalan pada atas treadmill, tidak boleh terlalu cepat tapi tidak boleh terlalu lambat, harus selalu pas & sejajar untuk menjaga keseimbangan.

Ketika kekuatan masyarakat serta negara berada pada keseimbangan, maka demokrasi berada pada posisi teoretis. Ketika tercapai keseimbangan itu oleh sebab itu koridor akan terbuka dan asosiasi akan menikmati kebebasannya.

Fot; o: smartphone

Acemoglu melihat Amerika sebagai contoh ideal negara yang masuk dalam koridor demokrasi karena keseimbangan kekuatan negara vs masyarakat yang seimbang karena silih mengontrol. Sedangkan China dianggap berada di bawah kekuasaan monster Leviathan yang despotik karena kekuasaan negara yang terlalu kuat.

Tetapi, dengan munculnya kasus moralitas George Floyd dan meluasnya penolakan seluruh negara bagian Amerika yang menjurus ke arah anarkisme, monster Leviathan bisa muncul lagi pada Amerika. Jika pemerintah Trump berlaku otoriter maka Despotic Leviathan mau berjaya. Tapi sebaliknya, jika protes berkembang tidak terkendali bisa terjadi anarkisme karena kondisi Absent Leviathan.

Dimana Indonesia beruang? Adakah kita berada di dalam koridor sempit demokrasi? Beberapa perkembangan terbaru membuat kita harus perdata supaya Efek Ratu Merah tentu bisa kita pertahankan, karena daya Despotic Leviathan maupun Absent Leviathan ada di depan mata.

Beberapa perkembangan mutakhir menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk menjadikan negeri menjadi lebih kuat dibanding civil society. Saat ini, praktis tak ada kekuatan oposisi yang efektif untuk mengontrol negara. DPR nyaris mutlak dikuasai partai-partai pendukung adikara.
Lembaga anti-korupsi seperti KPK telah terkooptasi menjadi bagian dari korporatisme negara. Media yang diharapkan menjadi pilar keempat demokrasi pengontrol kekuasaan belum bisa berperan ideal.

Berbagai rancangan undang-undang baru yang digarap DPR akhirnya ini–seperti Undang-Undang Omnibus–akan membuat tanduk negara makin kuat vis a vis masyarakat. Potensi Despotic Leviathan sudah menjunjukkan tanda-tanda kemunculan.

Di sisi lain, risiko Absent Leviathan yang bisa berpotensi memunculkan anarkisme juga mulai tampak tanda-tandanya. Protes masyarakat terhadap RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) jika tidak dikendalikan akan mengarah Bolos Leviathan.

Dibutuhkan kearifan dan kebijakan sikap seluruh komponen bangsa agar Indonesia tidak terperosok keluar dari Lorong Sempit Demokrasi dan jatuh ke jurang Despotic Leviathan maupun Absent Leviathan yang akan membawa banyak korban dan penderitaan. (*)

Share this: