pemerintah-diminta-tinjau-ulang-rencana-pajak-sembako-1
Data

Negeri Diminta Tinjau Ulang Jadwal Pajak Sembako

Jakarta (beritajatim. com) – Rencana Pemerintah menggunakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Fiskal (KUP) menuai kritik dari banyak pihak.

Pengenaan pajak diatur dalam Pasal 4A draf perbaikan UU Nomor 6. Di dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok macam barang yang tidak dikenai PPN.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta kebijakan itu ditinjau ulang. Menurutnya, bagian tersebut berpotensi semakin mengutamakan kehidupan masyarakat bawah dan kontraproduktif dengan upaya negeri menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UNDANG-UNDANG KUP.

“Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi serta situasi perekonomian saat tersebut yang sedang sulit, ” kata pria yang intim disapa Gus AMI di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Kepala Umum Partai Kebangkitan Keluarga (PKB) ini menilai bila bahan pokok dikenakan PPN maka akan membebani masyarakat. Saat ini, kata Gus AMI, pedagang pasar medium mengalami kondisi sulit sebab lebih dari 50% omset dagang menurun.

“Kalau sembako dihilangkan sebab kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja merugikan masyarakat karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat, ” tutur Gus AMI.

Dengan serupa itu, lanjut Gus AMI, hendak berlaku teori efek domino, yaitu masyarakat menurun gaya belinya terutama pekerja/karyawan perusahaan, dan perekonomian makin sulit untuk bangkit.

Disisi lain, pemerintah segar saja mengeluarkan kebijakan tercampak PPN 0% bagi bahan impor kendaraan dan kekayaan untuk menggairahkan perekonomian agar usaha-usaha tersebut dapat muncul kembali sehingga daya beli konsumen meningkat.
“Itu kan jadi saling berkelahi. Kalau kita ingin kemajuan ekonomi nasional secara agregat, seharusnya jangan tambah kewajiban masyarakat kecil dengan PPN, ” kata Gus AMI. (hen/ted)

Share this: