PAN Ikhlaskan Bupati Faida, Berkarya-Perindo Menggugat Kawal HMP di MA
Data

PAN Ikhlaskan Bupati Faida, Berkarya-Perindo Menggugat Kawal HMP di MA

Jember (beritajatim. com) – Partai Amanat Nasional adalah salah satu partai pengusung Bupati Faida saat pemilihan besar daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, lima tahun lalu. Namun kali ini partai tersebut mendukung hak menyatakan pendapat DPRD Jember dengan berujung usulan pemakzulan Bupati Faida.

“Kami sudah ikhlas. Artinya kami mendorong teman-teman Jawatan sebagai etalase partai politik untuk melakukan hak menyatakan pendapat dengan sejak awal sudah kami bawa, mulai dari hak interpelasi serta hak angket, ” kata Pemimpin Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember Lilik Ni’amah, saat konferensi pers 11 partai politik parlemen, pada Rumah Makan Lestari, Rabu (29/7/2020).

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Jember Firdaus menegaskan, bahwa pertolongan terhadap hak menyatakan pendapat (HMP) tak ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. “Ini murni aliran konstitusional yang dibangun dari kira-kira tahapan yang akhirnya mengerucut pada hak menyatakan pendapat, ” katanya.

Berkarya mendesak kepada DPRD Jember biar rekomendasi pemakzulan dalam HMP cepat dibawa ke Mahkamah Agung. Hal senada dilontarkan Sekretaris Dewan Arahan Daerah Partai Perindo Jember Rendra. Ia minta agar semua pihak, termasuk media massa, mengawal sempurna HMP tersebut hingga proses di MA.

Pimpinan sebelas partai berkumpul di Rumah Makan Lestari, Rabu (29/7/2020) siang. Mereka berasal dari Partai Kebangkitan Bani, Partai Nasional Demokrat, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Tenteram, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Bekerja. Mereka memberikan dukungan resmi kepada DPRD Jember terkait penggunaan sah menyatakan pendapat.

Tumenggung Faida sendiri dalam pernyataan tertulisnya yang dikirim ke DPRD Jember menilai usulan hak menyatakan dasar itu tak prosedural. Dia juga merasa telah dirugikan, karena tidak mendapat dokumen materi dan keterangan pengajuan usulan pendapat oleh pengusul hak menyatakan pendapat (HMP).

“Bupati Jember tidak dapat mengetahui secara pasti dan mendalam mengenai materi dan alasan penyampaian usulan pendapat oleh DPRD. Selain membawa kerugian bagi bupati, maka dari aspek hukum sebagai hasil tidak diserahkannya dokumen materi serta alasan pengajuan usulan pendapat selalu menyebabkan usulan hak menyatakan dasar ini tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ” katanya. [wir/kun]

Share this: