Perspektif HAM Vs Perspektif Good Governance dalam Kasus FPI
Data

Perspektif HAM Vs Perspektif Good Governance dalam Kasus FPI

Peristiwa penembakan yang mengakibatkan tewasnya 6 (enam) orang pengikut Rizieq Shihab kurang hari lalu telah menyebabkan ramainya kembali perbincangan tentang Hak Azasi Manusia (HAM) di Indonesia, apalagi peristiwanya terjadi pada tanggal tujuh Desember 2020 berdekatan dengan peringatan hari Hak Azasi Manusia sedunia setiap tanggal 10 Desember.

Bahkan pada tanggal 14 Desember 2020, Kapolda Metro Hebat sampai harus hadir memenuhi undangan Komnas HAM untuk memberikan bahan sesuai permintaan mereka.

Sementara di bagian lain pemeriksaan dan penahanan terhadap pimpinan FPI Rizieq Shihab berjalan terus, meskipun ada demonstrasi pada beberapa daerah, salah satunya di Ciamis, Jawa Barat.

Sesungguhnya, ramainya kembali perdebatan mengenai HAM di Indonesia sebagai negeri hukum yang bersistemkan demokrasi bagaikan ini adalah sesuatu yang benar wajar.   Hanya di Negeri hukum dan negara demokratislah PEDOMAN itu dihormati dan ditegakkan, seperti halnya di Negara yang kerap mendengung-dengungkan HAM seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa Barat, dialog dan perdebatan soal HAM pula tidak pernah berhenti.

Semua orang yang pernah meneliti HAM tentunya sudah paham kalau sebenarnya HAM merupakan isu yang sudah dibahas di muka dunia ini sejak lama, yang tidak akan pernah selesai untuk diperdebatkan terus sepanjang peradaban manusia masih ada.

Dahulu zaman ketika awal-awal Negara dibentuk hanya untuk tujuan menjaga keamanan dan keselamatan warga negaranya, maka rumor HAM pun digunakan untuk melindungi Hak-hak Azasi manusia berdasarkan Asas Alam (Natural Law) , yaitu Hak Kehidupan (Life) kemudian berkembang pada Hak Kebebasan (Liberty) & Hak Mendapatkan Kebahagiaan (Pursuit of Happiness) atau yang dimaterikan menjadi Sah Kepemilikan (Property) .

Pemikiran-pemikiran Filsuf Yunani hingga Thomas Aquinas sampai di dalam John Locke dan tokoh-tokoh pemikir kenegaraan terkemuka lain-lainnya mewarnai Eropa Barat yang awalnya sangat menghormati ajaran Laissez Faire (Negara tidak perlu ikut campur urusan pribadi awak negaranya). Pada era ini berlaku pemisahan yang tegas antara “rakyat sipil” (civil society) dan “Negara” (state) , dimana HAM bilamana itu merupakan Hak Sipil / Hak Politik warga Negara yang harus dijaga oleh Negeri dan tidak boleh diintervensi makin dirampas oleh negara.

Dengan kondisi semacam ini oleh sebab itu hukum-hukum di Eropa pun disusun menyesuaikan dengan the way of life dari bangsa Eropa tersebut. Awalnya hukum pun dibuat menjadi jalan resiprokal, yaitu bila ada yang “Menghilangkan Kehidupan” (Membunuh) maka hukumnnya adalah “Hukuman Mati”(Dibunuh). Bila tersedia orang yang “Merampas Kebebasan Orang Lain”, maka hukumannya juga “Kebebasan Perampas itu Harus Dikekang” (Dipenjara). Demikian juga bila orang “Merampas Kekayaan Orang Lain” maka “Kekayaannya Harus Dirampas” (Didenda / Bayar Ganti Rugi).

Sungguhpun demikian era yang disebut kurun keemasan / era pencerahan dengan lahirnya gagasan-gagasan luar biasa mengenai Hak Azasi Manusia ini, namun dunia saat itu tetap selalu diwarnai dengan perang, penindasan, penjajahan / kolonialisme  bangsa Eropa kepada bangsa lain, bahkan juga diwarnai perbedaan perlakuan sesuai kelas-kelas baik di dalam masyarakat Eropa tunggal, sehingga HAM dalam gagasan kendati tidak seindah HAM dalam fakta.

HAM yang tumbuh di zaman Laissez Faire yang kala disebut dengan HAM Generasi Perdana ini adalah HAM yang memang sangat Individualis dan Liberalis, sebab karena itu ketika memasuki kurun berikutnya masuklah konsepsi HAM ke dalam Generasi Kedua pada masa Pasca Perang Dunia Kedua. Pada masa Generasi Kedua ini Individualisme dan Liberalisme dianggap tidak pas untuk melindungi manusia-manusia yang ada di dunia terutama yang menderita akibat penjajahan dan peperangan. Oleh karena itu konsep HAM biar berkembang,   tidak hanya mengungkung hak-hal sipil saja tetapi pula meliputi Hak-hak Ekonomi, Hak-hak Baik dan Hak-Hak Budaya. Pada kurun ini konsep-konsep yang lahir lantaran ideologi sosialis mendapatkan angin gres dan terakomodasi dalam gagasan-gagasan mengenai HAM, misalnya Hak-Hak-hak Dasar Buruh, Hak-hak Berserikat, Hak-hak Pendidikan, Persamaan Derajad di muka hukum dan lain-lainnya.

Pada periode berikutnya HAM pun memasuki Generasi Ketiga, yaitu bilamana munculnya tuntutan-tuntutan Keadilan dan Pemerataan hasil-hasil pendirian ekonomi dunia, masihnya tuntutan Pelestarian Lingkungan dan serta Tata Kehidupan Dunia Yang Aman, Sehat serta Damai.

Di bagian lain seiring dengan gagasan-gagasan HAM, dalam kehidupan umat manusia di dunia pun terjadi perubahan-perubahan luhur yang akhirnya berpengaruh terhadap gagasan-gagasan HAM tersebut. Dimulai dari Revolusi Indusri di Eropa ditandai dengan penemuan mesin uap (Revolusi 1. 0), disusul dengan Revolusi Penemuan Listrik (Revolusi 2. 0), Revolusi Penemuan Komputer dan Robot (Revolusi 3. 0) dan hingga saat ini memasuki Revolusi Gabungan Otomatisasi secara Siber (Revolusi 4. 0). Tanda hubungan antara “rakyat sipil” (civil society) dan “Negara” (state) pun sudah berganti sangat drastis.

Di era Revolusi 1. 0 – 2. 0 perang antar Negeri begitu dominan. Sehingga warga Negara suatu Negara dihantui rasa was-was bila negaranya dikalahkan oleh Negara lain secara militer, sehingga kadar warga Negara yang kalah konflik ditentukan oleh Negara yang lulus perang. Ketika memasuki Revolusi 3. 0 yang dikhawatirkan sudah lain lagi. Penguasaan militer satu Negeri terhadap Negara lain digantikan dengan penguasan teknologi dan modal lantaran suatu bangsa yang kuat terhadap bangsa lain yang lemah, yang mana aktornya sudah bukan lagi Negara tetapi Multi National Corporation pada level antar Negara maupun Korporasi-korporasi Lokal pada tingkatkan domestik. Pada periode ini isu sumber daya zona: tanah, hutan, sumber air serta lain-lainnya menjadi sorotan pegiat PEDOMAN karena konflik-konflik, pemerasan, perampasan serta kekerasan lainnya terhadap mereka dengan lemah banyak disebabkan oleh sebab isu rebutan pemanfaatan sumber gaya alam ini. Para pegiat HAM pun akhirnya pernah memasukkan Jaringan Kapitalis Internasional yang berkolaborasi dengan Negara (State) sebagai subyek ancaman kepada HAM, sampai-sampai akhirnya para Non State Institutions (Korporasi-korporasi besar) “dipaksa” meratifikasi kepatuhan terhadap HAM dalam Etika Bisnis Perusahaan mereka, kalau tak harga saham mereka akan suntuk.

Lain lagi dengan era Revolusi 4. 0, perang antar Negara sudah hampir tidak ada, kecuali perang akibat konflik sektarian politik dan agama dengan turun temurun akibat warisan zaman lalu.   Kolusi jahat antara state and corporation yang menghisap / merampas kelompok lemah ataupun merusak lingkungan juga sudah semakin terkontrol. Yang justru menjadi hantu bagi keselamatan umat manusia pada periode Revolusi 4. 0 sekarang tersebut justru aktor-aktor yang tidak diduga-duga sebelumnya, yaitu Teroris dan Radikalis.

Copot dari adanya analisa bahwa Teroris dan Radikalis itu adalah Proxy dari kekuatan-keuatan jahat Negara tertentu, yang jelas Indonesia telah merasai entah berapa kali serangan teroris dalam kapasitas besar, sedang maupun kecil. Korban rakyat sipil biar dan aparat pun tidak terbatas lagi jumlahnya. Negara-negara Timur Pusat dan Afrika juga mengalami perang besar melawan radikalis ISIS, Al Qaeda, Boko Haram yang sasarannya sudah bukan hanya aparat Negara, tetapi sasaran Kelompok sipil dengan berbeda pandangan dengan mereka. Pembunuhan, pemerkosaan dan segala macam kesalahan terhadap kemanusiaan terjadi, namun sayangnya pegiat HAM masih banyak yang terperangkap pada kerangka berpikirnya sendiri yaitu bahwa HAM itu urusannya hanya soal “state” (dan kroninya) melayani masyarakat “civil society” , sehingga bila ada kebengisan sipil terhadap sipil tidak disikapi dengan isu HAM, bahkan akibatnya memang semakin membingungkan bila “civil society” yang justru bisa menjadi intimidasi bagi “state” ini adalah mereka yang dicurigai Teroris atau setidaknya kaum Radikalis.

Belum periode ini dunia dikejutkan dengan pemotongan kepala seorang guru di Perancis akibat dianggap menghina Nabi Muhammad. Kemudian di Indonesia ada perkara di Sigi warga sipil dibantai diduga oleh Gerombolan Teroris Ali Kalora.   Pertanyaannya adalah bagaimana sikap Pegiat HAM? haruskah hidup karena tidak masuk dalam dataran rendah “Kompetensi” Teori dan Konsepsi PEDOMAN yang selama ini telah ada karena bukan state pelakunya?

Di atas telah diuraikan kalau di dunia ini gagagasan / konsepsi HAM sebenarnya telah menikmati pergeresan dari mulai Hak-hak Individu (Hak Sipil dan Politik), menjadi Hak-hak Kolektif (Hak Ekonomi, Sah Sosial, Hak Budaya, Hak Menunjukkan Nasib Sendiri, Hak Keamanan serta Ketertiban, hingga Hak atas Dunia Hidup Yang Sehat). Aktor-aktor pelanggar HAM pun mengalami pergeseran daripada semula adalah Negara terhadap Negara / Bangsa Lain, Negara terhadap Warganya sendiri hingga Kolusi Korporasi dengan Aparat Negara terhadap Warga Negara sendiri maupun Warga Negara Lain dan semuanya telah terbukti terjadi. Apakah Pegiat HAM (di Indonesia) mengingkarinya? Jawabnya Tidak! Tetapi terkait dengan aksi Terorisme dan Radikalisme ini sepertinya mereka lestari gagap dan gamang.

Dalam Ilmu Politik, Ilmu Adminsitrasi, Ilmu Pemerintahan hingga Ilmu Dasar Tata Negara, semua orang sekarang telah mengenal istilah Governance sebagai pengganti istilah Government . Dengan demikian filosofi Pemerintahan dalam Negara Demokrasi / Negara Patokan Modern saat ini sebenarnya merupakan “Penata Kelola” bukan lagi “Pemerintah” sehingga fungsi Utama Negara (state) yang dahulu adalah sebagai pemegang Power (Kekuasaan), telah bergeser menjadi Pelayan Publik.

Dari berbagai Teori yang dikemukakan para Ahli Pemerintahan, Fungsi Pemerintahan di era Good Governance saat ini antara lain merupakan: Fungsi Pelayanan Umum (Public Services) , Fungsi Pelestarian (Protection) , Fungsi Pembangunan dan Pemberdayaan (Development and Empowerment) , Kegiatan Regulasi (Regulation) serta fungsi Penegakan Adat (Law Enforcement) . Sekarang sudah ada Komisi Ombudsman yang dibentuk untuk mengawasi pengoperasian Good Governance oleh Pemerintah.   Konsep Laissez Faire (Pemerintah tidak turut kacau dalam urusan privat) pun sudah ditinggalkan dan bahkan bergeser di dalam Omni Presence (terlibat dalam segala arah kehidupan warga negara dari muncul hingga mati) mulai dari keselamatan dan kesehatan bayi sejak pada kandungan, pendidikan anak-anak, kesempatan berlaku, hingga pemakaman, akankah konsep PEDOMAN yang dipedomani pegiat HAM bakal tetap sama?

Sedang bisa diperdebatkan apakah FPI itu radikalis bahkan mendukung teroris ataupun tidak (kita tidak akan telaah disini), namun bahwa ada rangkaian fakta berupa terganggunya pelayanan Fasilitas Umum Vital  (Bandara) saat penjemputan Rizieq Shihab, hingga terjadinya kelompok di Petamburan pada acara Ijab kabul anak Rizieq Shihab serta Keterangan Maulid Nabi di saat Pandemi sehingga dijadikan sangkaan perbuatan Kejahatan pada perspektif Fungsi Pemerintahan (Good Governance) adalah bentuk nyata dari ketidak mampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi Pelayanan Umum (Public Services) untuk mengelola Bandara tetap berfungsi untuk pelayanan publik sebagaimana mestinya pada era itu, dan ketidak mampuan mewujudkan fungsi Perlindungan (Protection): Pencegahan Kemungkinan Transmisi Covid  karena membiarkan terjadinya kerumunan masif berkali-kali.

Perkara konyolnya adalah mengapa Komisi Ombudsman tidak mempertanyakan hal-hal ini?

Bagi publik tentu bakal sangat menarik untuk melihat bagaimana peristiwa Rizieq Shihab ini dilihat tidak hanya dari sisi aspek HAM saja tapi juga arah Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) yaitu untuk melindungi segenap bangsa. Sehingga mereka yang focus dan concern bahwa tadbir itu wajib memberikan pelayan publik terbaik ternyata ada yang ngerasa terganggu hak-haknya dengan adanya kegiatan-kegiatan FPI itu pun bisa terwakili suaranya.

Kembali di dalam pokok ulasan di atas, boleh pegiat HAM perlu untuk bahadur melakukan redefinisi aktor dan pelanggar HAM dalam konteks kehidupan modern saat ini, dimana Negara (state) tak lagi menjadi satu-satunya aktor dengan berpotensi mengganggu bahkan merampas Kesibukan (Life) , Kebebasan (Liberty) dan Kebahagiaan (Pursuit of Happiness) bagi warga Negara. Teroris dan Radikalis telah membuktikannya. Tinggal bagaimana melahirkan paradigmanya.

Didik Sasono Setyadi
*) Pengamat Kebijaksanaan Publik, sedang menempuh Program Doktor bidang Ilmu Pemerintahan, Chairman Airlangga Law and Governance Institute


Share this: