model-promosi-jember-untuk-tarik-investor-masih-konservatif-1
Data

Pola Promosi Jember untuk Sentak Investor Masih Konservatif

Jember (beritajatim. com) – Salah satu rekomendasi DPRD Jember, Jawa Timur, terhadap Laporan Petunjuk Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tarikh Anggaran 2020 adalah urusan investasi.

“Meskipun investasi yang masuk ke Jember sangat tinggi, tetapi jika dilihat dari LKPJ, naiknya investasi ini tak disebabkan dorongan program promosi yang baik dan efektif, ” kata juru cakap DPRD Jember Nyoman Aribowo dari Partai Amanat Nasional.

“Model promosi potensi kawasan sifatnya masih konservatif & realisasi program hanya 25 persen dari anggaran yang disediakan, ” lanjut Nyoman. Promosi dan kerjasama investasi ini juga tidak didukung program yang mampu memajukan dan mempertemukan calon investor, sekaligus mengoptimalkan keberadaan wadah tanggungan sosial perusahaan (CSR) bagi investor yang telah berinvestasi di Jember.

DPRD Jember merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan kembali keberadaan perhimpunan CSR (Corporate Social Responsibility) dan membuat regulasi mengenai CSR. Pemerintah Kabupaten Jember juga didorong menyelenggarakan pelayanan melalui mall pelayanan publik.

Selain tersebut, kata Nyoman, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan fungsi penyajian terpadu satu pintu. “Tujuannya agar terwujud kemudahan perizinan dengan menyederhanakan pelayanan perizinan, ” katanya.

DPRD Jember menilai, layanan perizinan dan investasi pada Kabupaten Jember tahun berserakan masih buruk dan tidak berjalan efektif, kendati telah ada Dinas Penanaman Simpanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP).

“Kondisi ini kemudian menjadikan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur pada 13 Februari 2020 turun untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat soal telaahan maladministrasi di Jember. Buatan temuan Ombudsman mengklarifikasi bukti pengaduan, bahwa perizinan pada Jember masih membutuhkan penetapan bupati, ” kata Nyoman.

“Praktik ini bertentangan secara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Wilayah dan Peraturan Presiden Tarikh 1997 dan 2014 terkait pelayanan terpadu satu kesempatan, ” kata Nyoman.

Dalam peraturan-peraturan itu, kepala daerah harus melimpahkan kewenangan proses pelayanan perizinan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP. Pemberian mandat sebab kepala daerah kepada kepala dinas ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efisien, cepat, dan transparan. “Faktanya di Jember ketentuan tersebut belum berjalan, ” sebutan Nyoman. [wir/but]

Share this: